Rabu, 18 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Kemenhut Dorong Kerja Sama Internasional Berantas Perdagangan Ilegal Satwa Liar

✍️ Winda Sari 🕒 17 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Kemenhut mengajak 25 negara memperkuat kerja sama memberantas perdagangan ilegal satwa liar melalui investigasi, pertukaran informasi, dan penegakan hukum
Kemenhut mengajak 25 negara memperkuat kerja sama memberantas perdagangan ilegal satwa liar melalui investigasi, pertukaran informasi, dan penegakan hukum Foto: istimewa

kalbarbagus.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kerja sama antarnegara untuk memberantas perdagangan ilegal satwa liar yang semakin terorganisasi dan melibatkan jaringan lintas batas.

Upaya tersebut dinilai penting karena kejahatan terhadap satwa liar tidak lagi sebatas perburuan dan penyelundupan. Praktiknya dapat melibatkan pemalsuan dokumen, penyalahgunaan perbedaan aturan antarnegara, hingga tindak pidana lain seperti korupsi dan pencucian uang.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan hal tersebut saat membuka Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (16/11/2026).

Konferensi yang berlangsung pada 16–20 November 2026 itu diselenggarakan melalui kemitraan dengan World Bank Group dan United Nations Development Programme (UNDP). Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara.

Dwi menjelaskan, jaringan perdagangan ilegal satwa liar kerap memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi antarnegara. Kondisi ini membuat penanganannya membutuhkan koordinasi lintas negara.

Karena itu, Kemenhut mendorong peningkatan pertukaran informasi, penguatan kemampuan investigasi, serta penelusuran pihak-pihak yang mengendalikan dan membiayai perdagangan ilegal tersebut.

Penegakan hukum, menurutnya, tidak cukup hanya menyasar pemburu atau pengirim satwa. Aparat juga perlu mengungkap jaringan yang berada di balik aktivitas perdagangan agar rantai kejahatan dapat diputus.

Dalam konferensi tersebut, Indonesia turut memaparkan pengalamannya mengikuti Global Wildlife Program melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF).

Pada GEF-6, Indonesia menjalankan proyek Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species (CIWT) yang berfokus pada pemberantasan perdagangan ilegal satwa terancam punah.

Program kemudian berlanjut melalui CONSERVE pada GEF-7, dengan fokus pada perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam, serta penghidupan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Sementara pada GEF-8, Indonesia terlibat dalam program LEVERAGE yang diarahkan untuk memperkuat sistem penegakan hukum, kemampuan investigasi, dan kolaborasi berbagai pihak.

Ketiga program tersebut menghubungkan upaya perlindungan keanekaragaman hayati dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar.

Kemenhut juga menekankan bahwa penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan perlindungan habitat alami. Kerusakan hutan, perburuan, perdagangan ilegal, serta konflik antara manusia dan satwa menjadi sejumlah ancaman bagi kelestarian keanekaragaman hayati.

Oleh sebab itu, upaya konservasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi internasional, hingga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Melalui Global Wildlife Program, Indonesia berharap kerja sama internasional dapat memperkuat kapasitas penegakan hukum, memperluas pertukaran pengetahuan, dan mendorong langkah konkret untuk melindungi satwa liar.

Kolaborasi lintas negara tersebut diharapkan membantu memutus jaringan perdagangan ilegal sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.

WS
Winda SariEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update