Selasa, 17 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Pemerintah Siapkan Dana Cadangan Pesangon, Perusahaan Wajib Sisihkan Dana pada 2027

✍️ Winda Sari 🕒 16 Nov 2026 👁️ 2x dibaca
Pemerintah siapkan Dana Cadangan Pesangon bagi pekerja. Perusahaan wajib menyetor mulai Oktober 2027, dengan pengelola ditargetkan bekerja pada 2028.
Pemerintah siapkan Dana Cadangan Pesangon bagi pekerja. Perusahaan wajib menyetor mulai Oktober 2027, dengan pengelola ditargetkan bekerja pada 2028. Foto: istimewa

kalbarbagus.com – Pemerintah menyiapkan mekanisme baru untuk menjamin pembayaran pesangon pekerja melalui pembentukan Dana Cadangan Pesangon (DCP). Melalui kebijakan ini, perusahaan yang masuk dalam cakupan aturan diwajibkan menyiapkan dana khusus untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dana pesangon nantinya disetorkan kepada lembaga pemerintah yang akan ditunjuk sebagai pengelola.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan perusahaan perlu memperhitungkan kewajiban pesangon sejak awal hubungan kerja dengan pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Dengan mekanisme tersebut, pembayaran pesangon diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada kesiapan keuangan internal perusahaan ketika PHK terjadi.

Mulai Berlaku Paling Lambat Oktober 2027

Penerapan Dana Cadangan Pesangon tidak dilakukan secara langsung. Pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan pada 28 Oktober 2026.

Dengan demikian, kewajiban penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon mulai berlaku paling lambat 28 Oktober 2027.

Masa transisi tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mendata pekerja, menghitung kebutuhan dana, serta menyesuaikan administrasi keuangan.

Indah menyampaikan pengalihan dana pesangon secara terpusat ditargetkan mulai dilakukan pada Oktober 2027. Sementara lembaga pengelola DCP diharapkan dapat mulai menjalankan tugas pada 2028.

Bagaimana Mekanisme Pembayaran Pesangon?

Berdasarkan ketentuan Pasal 257 UU Nomor 27 Tahun 2026, pencairan dana dilakukan oleh lembaga pengelola setelah menerima permohonan dari pengusaha ketika pekerja mengalami PHK.

Apabila dana yang telah dicadangkan tidak mencukupi untuk membayar seluruh hak pekerja, perusahaan tetap wajib melunasi kekurangannya secara langsung.

Sebaliknya, jika terdapat kelebihan dana setelah seluruh hak pekerja dipenuhi, sisa tersebut dikembalikan kepada perusahaan.

Pengembalian dana juga diatur ketika hubungan kerja berakhir bukan karena PHK, misalnya akibat pengunduran diri. Dalam kondisi tersebut, lembaga pengelola wajib mengembalikan dana cadangan yang berasal dari aset pengusaha paling lama 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja.

Usaha Mikro dan Kecil Dikecualikan

Kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon tidak berlaku bagi seluruh perusahaan. UU Nomor 27 Tahun 2026 mengecualikan usaha mikro dan kecil dari kewajiban tersebut.

Sementara perusahaan yang termasuk dalam cakupan aturan harus mempersiapkan pendanaan sesuai ketentuan yang nantinya dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Pemerintah juga menyiapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dan pemupukan dana. Sanksinya mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Danantara Belum Ditunjuk sebagai Pengelola

Di tengah pembahasan kebijakan tersebut, muncul informasi mengenai kemungkinan Danantara menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Namun, Kemnaker menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola dana tersebut.

Indah Anggoro Putri menyatakan pemerintah masih menyusun aturan pelaksanaan yang mencakup mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, lembaga pengelola, serta sistem pertanggungjawaban.

Penyusunan aturan turunan tersebut akan melibatkan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pekerja, pengusaha, dan pihak terkait lainnya.

Melalui pembentukan Dana Cadangan Pesangon, pemerintah berharap hak pekerja yang terkena PHK dapat lebih terjamin. Namun, mekanisme teknis pelaksanaannya masih menunggu peraturan turunan yang akan mengatur tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pencairan dana.

WS
Winda SariEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update