Delegasi Indonesia di COP31 Dituntut Bawa Keadilan Iklim Nyata, WALHI Kalbar: Kalimantan Barat Bukan Tumbal Investasi
Menyongsong perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31), desakan kuat mengalir dari berbagai elemen masyarakat sipil terhadap para negosiator dan delegasi resmi Republik Indonesia. Di tingkat regional, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat secara tegas menyuarakan keprihatinan mendalam atas karut-marut tata kelola lingkungan hidup di daerah yang kerap diabaikan dalam panggung perundingan internasional. Melalui aksi publik bertajuk "Kalimantan Barat Bukan Tanah Kosong", WALHI bersama koalisi masyarakat sipil menagih komitmen nyata pemerintah untuk mengakhiri eksploitasi berkedok transisi energi dan solusi iklim semu.
Eskalasi krisis ekologis di Kalimantan Barat telah mencapai titik nadir yang mengancam keselamatan ruang hidup warga. Berdasarkan data pemantauan citra satelit Nusantara Atlas periode Januari hingga September 2026, luas indikatif lahan yang terbakar di provinsi ini melonjak hingga mencapai 278.172 hektare. Angka fantastis ini menempatkan Kalimantan Barat pada posisi kedua secara nasional sebagai wilayah dengan kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terluas. Ironisnya, bencana tahunan berupa kabut asap pekat dan banjir bandang destruktif terus berulang tanpa adanya penegakan hukum yang berpihak pada pemulihan korban.
Kondisi tersebut memperlihatkan celah besar antara retorika pemerintah di forum global dengan realitas kelam yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tapak. Dalam pandangan WALHI, akumulasi bencana ekologis di Bumi Senentang tidak boleh lagi dianggap sebagai musibah alam biasa. Krisis ini merupakan akibat langsung dari masifnya izin konsesi lahan skala besar yang dikuasai oleh korporasi korup, sementara para pemegang modal di balik perusakan hutan tersebut seolah kebal hukum. Situasi ini mendorong mendesaknya perombakan total pendekatan diplomasi iklim Indonesia di kancah internasional agar lebih berpijak pada perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan pengakuan Wilayah Kelola Rakyat.
Menanggapi situasi darurat ini, Sri Hartini selaku perwakilan WALHI Kalbar melontarkan kritik tajam terhadap narasi pembangunan yang mengorbankan kelestarian ekologis.
“Asap dan banjir di Kalimantan Barat bukan takdir. Kebakaran terus berulang di konsesi yang sama, sementara pemilik modal di baliknya nyaris tak tersentuh hukum. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan ekologis,” tegas Sri Hartini.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa akar permasalahan krisis iklim di Kalimantan Barat bersumber dari lemahnya penegakan hukum serta orientasi kebijakan pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi ekstraktif di atas keselamatan ekosistem. Praktik pembiaran terhadap perusahaan pemegang izin yang membiarkan lahannya terbakar berulang kali menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya.
Sebagai respons atas kondisi darurat iklim global dan regional menjelang COP31, WALHI Kalbar merumuskan empat tuntutan utama yang wajib diperjuangkan oleh delegasi resmi Republik Indonesia di hadapan para pemimpin dunia. Pertama, mendesak evaluasi menyeluruh serta pencabutan izin konsesi korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum lingkungan dan memicu kebakaran hutan secara sistematis. Kedua, penghentian total segala bentuk solusi iklim semu, termasuk proyek komodifikasi alam dan perdagangan karbon yang kerap berujung pada perampasan ruang hidup masyarakat adat serta komunitas lokal.
Tuntutan ketiga berfokus pada dorongan implementasi pendekatan non-pasar yang adil dan transparan, sebagaimana diamanatkan dalam kerangka Pasal 6.8 Perjanjian Paris. Pendekatan ini menempatkan perlindungan ekosistem serta pengakuan kedaulatan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan instrumen finansial yang memperkaya korporasi pencemar. Terakhir, tuntutan keempat menuntut adanya akuntabilitas pasca-COP31, di mana komitmen penurunan emisi internasional harus diterjemahkan secara konsisten ke dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan di tingkat daerah yang berpihak pada pemulihan lingkungan.
Aksi damai yang digelar di kawasan Car Free Day Jalan Ahmad Yani, Pontianak, turut dihadiri oleh berbagai aliansi masyarakat sipil seperti Pusat Dayakologi, Tim Cegah Api Greenpeace, Mapala Enggang Gading, Mapa Polnep, GMPA Cagar Gaspasi, hingga Paramedis Jalanan. Kehadiran berbagai elemen ini membuktikan bahwa desakan untuk menyelamatkan lingkungan bukan sekadar agenda elit birokrasi, melainkan jeritan kolektif rakyat yang mendambakan keadilan.
Menutup rangkaian seruan tersebut, Sri Hartini kembali menegaskan posisi tawar masyarakat Kalimantan Barat dalam percaturan kebijakan lingkungan nasional maupun global.
“Kalimantan Barat bukan tanah kosong, dan bukan tumbal investasi,” pungkasnya.
Pesan ini menjadi pengingat keras bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat agar tidak menjadikan kekayaan alam daerah sebagai komoditas tawar-menawar di panggung diplomasi internasional tanpa melibatkan suara dan hak-hak masyarakat yang hidup di atas tanah tersebut.
