Pemprov dan DPRD Kalbar Bahas Optimalisasi PAD, Potensi Perusahaan Jadi Sasaran
kalbarbagus.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD setempat membahas langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penggalian sumber pendapatan dinilai penting guna memperkuat kemandirian fiskal sekaligus memperluas pembiayaan pembangunan.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam audiensi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD Provinsi Kalbar dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin (9/11/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Ketua DPRD Kalbar Aloysius, sejumlah anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Ketua DPRD Kalbar Aloysius mengatakan, peningkatan PAD menjadi salah satu upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, mendorong perekonomian masyarakat, dan memperluas pemerataan pembangunan.
Menurutnya, Pansus mengkaji empat aspek utama, yaitu peningkatan penerimaan pajak daerah, pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, serta evaluasi sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
Meski demikian, kebijakan optimalisasi pendapatan harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan keberlangsungan usaha. Peningkatan penerimaan daerah diharapkan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi wajib pajak.
“Peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menilai masih terdapat sejumlah potensi pendapatan di Kalimantan Barat yang belum dikelola secara maksimal. Karena itu, pemerintah perlu mengidentifikasi kembali peluang yang dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah.
“Potensi Kalbar ini sangat banyak, tetapi belum semuanya kita optimalkan untuk memperoleh PAD. Karena itu, kita harus melihat kembali peluang-peluang yang ada dan bagaimana cara mengelolanya,” ungkap Krisantus.
Ia meminta agar hasil kajian Pansus tidak berhenti pada penyusunan dokumen atau rekomendasi administratif. Setiap masukan harus didasarkan pada kondisi lapangan dan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang bisa dijalankan oleh perangkat daerah.
“Saya berharap rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan fakta di lapangan dapat menjadi kebijakan yang implementatif dan benar-benar dilaksanakan. Pemprov Kalbar juga berharap hasil rekomendasi Pansus ini dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah,” tegasnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan optimalisasi PAD, Krisantus turut mendorong koordinasi lintas sektor melalui pembentukan satuan tugas (Satgas). Tim tersebut diharapkan melibatkan perangkat daerah terkait, TNI, Polri, serta unsur lain sesuai kebutuhan.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan proaktif dalam menggali sumber penerimaan, termasuk menjalin komunikasi langsung dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kalimantan Barat.
“Untuk potensi-potensi yang memiliki peluang besar meningkatkan PAD, kita harus jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan, lihat potensi yang bisa dioptimalkan, dan pastikan kewajiban mereka terhadap daerah berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan DPRD diharapkan menghasilkan langkah yang terukur dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan potensi pendapatan yang lebih optimal, kapasitas fiskal Kalbar diharapkan semakin kuat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
