Hadapi Momen Nataru 2026, Pemkab Sintang Jamin Ketersediaan Gas LPG dan Ajukan Penambahan Kuota
SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) memastikan ketersediaan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bagi masyarakat berada dalam kondisi aman dan terkendali menjelang momentum Hari Raya Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan konsumsi rumah tangga maupun pelaku usaha mikro, pemerintah daerah telah menyiapkan skema pengajuan tambahan kuota distribusi ke pihak Pertamina.
Kepastian mengenai stabilitas pasokan bahan bakar rumah tangga tersebut disampaikan langsung oleh jajaran Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang menyusul hasil pemantauan lapangan serta koordinasi intensif bersama para agen dan pangkalan resmi di wilayah setempat. Langkah mitigasi dini ini diambil guna mencegah terjadinya kelangkaan barang maupun gejolak harga di tingkat konsumen saat aktivitas masyarakat meningkat pada penghujung tahun.
Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang menegaskan bahwa hingga saat ini rantai distribusi berjalan normal tanpa hambatan berarti. Pihaknya terus memantau pergerakan stok harian di seluruh titik penyaluran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara merata, khususnya untuk jenis LPG subsidi tabung 3 kilogram yang menjadi kebutuhan utama warga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
"Berdasarkan hasil koordinasi dan pemantauan kami bersama pihak agen, stok LPG di Kabupaten Sintang hingga menjelang Natal dan Tahun Baru dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi kepada awak media.
Lebih lanjut, pihak dinas menjelaskan bahwa tren konsumsi masyarakat pada periode Desember hingga awal Januari secara historis selalu mengalami peningkatan signifikan. Meningkatnya frekuensi kegiatan memasak untuk persiapan perayaan keagamaan, acara keluarga, hingga tumbuhnya aktivitas kuliner musiman menjadi faktor pendorong utama naiknya permintaan gas elpiji di pasaran.
Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan kuota reguler bulanan, tetapi juga telah menghitung proyeksi kebutuhan ekstra selama masa libur panjang akhir tahun. Usulan penambahan alokasi fakultatif telah disiapkan untuk diajukan kepada PT Pertamina Patra Niaga selaku operator penyalur energi nasional agar pasokan di tingkat pangkalan tetap terjaga.
"Kami sudah menyiapkan langkah antisipasi dengan mengajukan usulan penambahan kuota kepada pihak Pertamina untuk mengimbangi potensi peningkatan konsumsi masyarakat selama momen Nataru nanti," jelasnya.
Selain fokus pada penambahan volume pasokan, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang juga memperketat fungsi pengawasan terhadap jalur distribusi di lapangan. Pengawasan ini melibatkan tim terpadu untuk memastikan seluruh pangkalan resmi menyalurkan gas bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah serta tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.
Pemerintah daerah memberikan peringatan keras kepada pihak agen maupun pengelola pangkalan agar tidak melakukan praktik penimbunan, pengoplosan, atau penjualan di luar ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan masyarakat luas, instansi terkait tidak akan segan memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional usaha penyaluran.
"Kami mengimbau kepada seluruh agen dan pangkalan agar menyalurkan LPG sesuai dengan aturan dan HET yang berlaku, serta tidak melakukan penimbunan yang dapat memicu kelangkaan di tengah masyarakat," tegasnya.
Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Sintang juga diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi pembelian secara berlebihan atau panic buying. Kebiasaan menimbun tabung gas di rumah justru berpotensi menciptakan kelangkaan semu di tingkat pengecer dan mengganggu kelancaran sirkulasi tabung kosong yang harus segera diisi ulang di stasiun pengisian.
Sebagai upaya mendukung ketepatan sasaran distribusi gas bersubsidi, pemerintah daerah turut mendorong warga mampu agar beralih menggunakan produk LPG nonsubsidi seperti Bright Gas ukuran 5,5 kilogram maupun 12 kilogram. Dengan kesadaran bersama dalam mematuhi peruntukan subsidi, alokasi tabung 3 kilogram diharapkan dapat sepenuhnya dinikmati oleh rumah tangga prasejahtera dan pelaku usaha mikro yang benar-benar membutuhkan.
"Masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu membeli secara berlebihan, karena pasokan terus disalurkan secara bertahap sesuai jadwal distribusi yang telah ditetapkan," tambahnya.
Ke depan, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang berkomitmen untuk terus membuka kanal pengaduan bagi warga yang menemukan indikasi penyimpangan distribusi atau lonjakan harga tidak wajar di wilayah kecamatan maupun pedesaan. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak penyalur, serta partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu menjaga kondusivitas dan kelancaran pasokan energi di Bumi Senentang hingga perayaan Tahun Baru usai.
