Imbas Ketegangan Perbatasan, DPRD Kalbar Dorong Operasional PLBN Aruk Dibuka Cepat
Penghentian sementara operasional di gerbang strategis antarnegara kembali menuai sorotan tajam dari para pemangku kebijakan daerah di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan penyetopan aktivitas pelayanan ini dinilai memberikan dampak domino yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat lokal, mulai dari mobilitas harian, layanan kesehatan lintas negara, hingga kelancaran distribusi komoditas perdagangan ekspor-impor. Keadaan tersebut mendorong unsur pimpinan legislatif daerah untuk angkat bicara dan mendesak pihak berwenang agar segera mengambil langkah cepat memulihkan fungsi pos lintas batas tersebut secara normal.
Berdasarkan dinamika yang berkembang di wilayah perbatasan, penutupan akses yang terjadi menyusul insiden ketegangan beberapa waktu lalu antara warga setempat dengan aparat penegak hukum memicu keluhan luas. Berbagai lapisan masyarakat yang selama ini bergantung pada kelancaran jalur darat internasional tersebut merasa dirugikan oleh terhentinya fungsi pelayanan keimigrasian dan kepabeanan. Sejumlah warga yang berencana melakukan perjalanan medis rutin ke negeri jiran terpaksa harus menunda rencana pengobatan penting mereka. Tidak hanya itu, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta eksportir lokal turut menghadapi kerugian material akibat tertahannya komoditas dagang yang siap dikirim melintasi perbatasan.
Menanggapi situasi krusial ini, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo, secara tegas menyampaikan pandangannya di Sambas. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa fasilitas publik berskala nasional seperti gerbang perbatasan tidak boleh berlama-lama lumpuh karena fungsinya sangat vital bagi hajat hidup orang banyak di kawasan terdepan NKRI.
"Pelayanan harus tetap berjalan, karena ini PLBN. Bayangkan berapa banyak masyarakat yang terganggu karena PLBN ditutup," tegas Figo.
Lebih lanjut, politisi tersebut menjelaskan bahwa eksistensi pos lintas batas negara bukan sekadar simbol kedaulatan teritorial, melainkan urat nadi ekonomi dan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Setiap hari, interaksi lintas batas melibatkan ribuan orang yang mencari nafkah, menempuh pendidikan, maupun memenuhi kebutuhan esensial keluarga. Ketika gerbang utama tersebut ditutup, seluruh rantai pasok logistik dan aktivitas perlintasan orang langsung mengalami kelumpuhan total yang berimbas pada penurunan produktivitas ekonomi daerah secara drastis.
Oleh karena itu, pihak legislatif mendesak agar seluruh instansi vertikal terkait, aparat keamanan, serta pemerintah pusat segera merumuskan solusi damai yang permanen sekaligus membuka kembali akses pelayanan publik tersebut. Normalisasi operasional pos lintas batas dipandang sebagai kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda-tunda lagi demi meredam keresahan publik yang semakin meluas di tingkat akar rumput.
"Dengan begitu masyarakat maupun pelaku usaha bisa kembali menjalankan aktivitas tanpa terkendala penutupan jalur perbatasan," ujarnya.
Desakan ini juga didasari oleh realita bahwa pemulihan ekonomi kawasan perbatasan pascapandemi dan berbagai tantangan global sangat bergantung pada kelancaran arus barang dan jasa lintas negara. Apabila penutupan ini terus berlanjut tanpa kejelasan waktu pembukaan, dikhawatirkan akan memicu dampak susulan yang lebih buruk terhadap stabilitas sosial, angka penggangguran lokal, serta kepercayaan investor terhadap iklim perdagangan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Masyarakat Sambas kini menaruh harapan besar kepada para pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah agar segera menuntaskan persoalan ini dengan mengedepankan pendekatan humanis, musyawarah mufakat, serta kepentingan publik di atas segalanya. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengawal proses mediasi dan normalisasi secara transparan sehingga denyut nadi perekonomian di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat kembali berdetak secara normal, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.
