Pemkot Pontianak Perkuat 31 Kolektor Kelurahan untuk Optimalkan Penerimaan Pajak
kalbarbagus.com – Pemerintah Kota Pontianak memperkuat koordinasi dan kapasitas 31 kolektor kelurahan untuk mengoptimalkan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 di Meranti Ballroom Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, kolektor kelurahan memiliki peran penting dalam membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat, terutama untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan membutuhkan pemahaman yang baik mengenai mekanisme perpajakan, pelayanan, serta pendekatan kepada wajib pajak.
“Saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang diikuti seluruh jajaran camat dan lurah di Kota Pontianak beserta 31 kolektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.
Bahasan menjelaskan, peningkatan kapasitas kolektor tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan instansi terkait.
Dengan pemahaman dan koordinasi yang lebih baik, para kolektor diharapkan dapat menjalankan tugas secara tertib serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sepanjang 2025 mencapai Rp124,87 miliar atau sekitar 22,92 persen dari total penerimaan pokok pajak daerah.
Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan Opsen PKB sebesar Rp78,26 miliar atau 114,24 persen dari target. Sementara Opsen BBNKB mencapai Rp46,62 miliar atau 119,94 persen dari target.
Adapun pada 2026, realisasi hingga 30 Oktober tercatat sebesar Rp71,65 miliar untuk Opsen PKB atau 81,33 persen dari target. Sedangkan Opsen BBNKB mencapai Rp48,95 miliar atau 82,33 persen dari target.
Dengan demikian, total penerimaan kedua jenis opsen tersebut mencapai sekitar Rp120,60 miliar hingga akhir Oktober 2026.
Bahasan menyebut optimalisasi pajak daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal. Penerimaan tersebut dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Kebijakan opsen pajak daerah sendiri mulai berlaku pada 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan tersebut, penerimaan yang sebelumnya menggunakan mekanisme bagi hasil berubah menjadi penerimaan perpajakan daerah melalui opsen.
Untuk meningkatkan penerimaan, Pemkot Pontianak juga mendorong kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Jasa Raharja, dan Bank Kalbar.
Bahasan berharap seluruh peserta dapat menerapkan pengetahuan dari kegiatan tersebut sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
“Mudah-mudahan dengan sinergi yang terus terjaga, penerimaan daerah dapat semakin optimal sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Pontianak yang berkelanjutan,” pungkasnya.
