Kapuas Hulu Dorong Inklusi Keuangan, UMKM dan Pelajar Jadi Sasaran
kalbarbagus.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendorong perluasan akses layanan keuangan formal bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya tersebut diperkuat melalui dukungan terhadap program Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Barat 2026.
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan puncak BIK Kalbar 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat di Atrium GAIA Bumi Raya City, Kabupaten Kubu Raya, pada 30 Oktober hingga 1 November 2026.
Menurut Fransiskus, kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi faktor penting untuk mempercepat pemerataan akses perbankan serta layanan keuangan formal.
"Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendukung penuh penyelenggaraan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Barat 2026. Sinkronisasi kebijakan antara pusat, provinsi, hingga daerah sangat krusial dalam mempercepat akses perbankan dan layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kapuas Hulu," ujarnya.
Ia menilai perluasan layanan keuangan formal juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan akses terhadap produk keuangan yang legal, warga diharapkan memiliki alternatif pembiayaan dan perlindungan dari praktik keuangan ilegal.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Simpanan Pelajar (SimPel) menjadi dua contoh layanan yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat berbeda.
Melalui program tersebut, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan lebih mudah memperoleh dukungan pembiayaan. Sementara itu, program SimPel dapat mendorong kebiasaan menabung dan meningkatkan pemahaman keuangan sejak usia sekolah.
"Melalui program kemitraan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Simpanan Pelajar (SimPel), kami berharap para pelaku UMKM lokal serta generasi muda di Kapuas Hulu dapat menjadi lebih cerdas finansial, mandiri, dan terhindar dari praktik keuangan ilegal atau jeratan rentenir," kata Fransiskus.
Dalam puncak BIK Kalbar 2026, sejumlah program inklusi keuangan juga diperkenalkan dan diserahkan secara simbolis. Program tersebut mencakup sektor pemberdayaan ekonomi dan UMKM serta pendidikan dan perlindungan sosial.
Untuk sektor ekonomi dan UMKM, program yang disalurkan antara lain KUM Peduli Bank Kalbar, KUR Mikro BRI, KUR Kecil Bank Mandiri, Tabungan Emas Pegadaian, serta program Mekaar dari PNM.
Sementara pada sektor pendidikan dan perlindungan sosial, terdapat program Simpanan Pelajar Konvensional (SimPel) BCA, Simpanan Pelajar Syariah (SimPel iB) BSI, Laku Pandai BNI, Investor Muda Bursa Efek Indonesia, serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui rangkaian program tersebut, perluasan akses layanan keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemanfaatan produk perbankan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan mendorong kesejahteraan daerah.
