Jalan Provinsi Kembayan–Balai Sebut di Desa Bantai Longsor Parah Tanpa Penanganan, Warga Desak Pemprov Bertindak Cepat
Infrastruktur darat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan kawasan Kembayan menuju Balai Sebut, tepatnya yang berlokasi di wilayah Desa Bantai, Kecamatan Bonti, hingga kini masih dibiarkan mengalami kerusakan berat akibat longsor. Titik jalan yang ambles dan terkikis longsor tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya tanda-tanda perbaikan atau penanganan permanen dari instansi berwenang, sehingga memicu keresahan mendalam di kalangan pengguna jalan dan warga sekitar yang menggantungkan mobilitas harian mereka pada jalur penghubung strategis ini.
Berdasarkan pantauan dan keluhan yang dihimpun di lapangan, kondisi fisik badan jalan yang mengalami longsor menyisakan ruang lintasan yang sangat sempit. Kondisi ini memaksa para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, untuk memperlambat laju kendaraan serta meningkatkan kewaspadaan secara ekstra demi menghindari potensi kecelakaan lalu lintas. Terlebih lagi, sebagian badan jalan yang runtuh langsung berbatasan dengan jurang atau tebing curam di sisi jalan, menjadikan setiap pelintas harus berhati-hati agar tidak terperosok ke dalam area yang membahayakan keselamatan jiwa.
Para pengemudi kendaraan angkutan barang maupun warga lokal yang rutin melintasi jalur ini menuturkan bahwa mereka harus rela mengantre secara bergantian untuk melewati titik longsor tersebut. Mengingat lebar jalan yang tersisa hanya cukup dilalui oleh satu arah secara bergantian, durasi waktu tempuh perjalanan antara Kembayan menuju Balai Sebut atau sebaliknya menjadi jauh lebih lambat dibandingkan kondisi normal sebelumnya. Hambatan mobilitas ini tentu berdampak langsung pada efisiensi distribusi logistik dan hasil bumi masyarakat di wilayah pedalaman Kabupaten Sanggau.
Persoalan lambatnya penanganan terhadap infrastruktur yang rusak parah ini memicu berbagai tanggapan kritis dari warga yang merasa wilayah mereka dianaktirikan dalam hal pembangunan serta pemeliharaan fasilitas publik. Salah seorang warga setempat, Jawe, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas lambannya respons pemerintah terhadap insiden longsor yang telah mengancam keselamatan publik tersebut.
"Longsor ini sudah lama terjadi, tetapi sampai sekarang belum juga ditangani. Kondisi ini tentu mengganggu aktivitas masyarakat, terutama warga yang setiap hari melintasi jalan tersebut," ungkap Jawe dengan nada penuh kekhawatiran.
Kekhawatiran warga Desa Bantai dan para pengguna jalan lain bukan tanpa alasan yang kuat. Di tengah musim penghujan yang sewaktu-waktu dapat melanda wilayah Kalimantan Barat, struktur tanah di sekitar lokasi longsor dikhawatirkan akan semakin labil dan terus tergerus air hujan. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya intervensi teknik sipil seperti pembangunan dinding penahan tanah (sheet pile atau talud) atau perbaikan drainase yang memadai, titik longsor diprediksi bakal semakin melebar dan memutus total konektivitas antar-kecamatan di wilayah tersebut.
Peran jalan provinsi sebagai urat nadi perekonomian daerah menuntut adanya penanganan yang bersifat segera dan komprehensif. Jalur Kembayan–Balai Sebut merupakan salah satu jalur vital penunjang aktivitas ekonomi, mulai dari mobilitas perdagangan komoditas pertanian, akses pendidikan anak-anak sekolah, hingga layanan darurat kesehatan masyarakat. Ketika akses utama ini terganggu akibat longsor yang tak kunjung diperbaiki, maka biaya operasional transportasi logistik masyarakat secara otomatis akan melonjak, yang pada akhirnya turut membebani daya beli masyarakat luas di tingkat lokal.
Melihat kondisi darurat infrastruktur yang terus memburuk dari hari ke hari, elemen masyarakat di Kecamatan Bonti dan sekitarnya mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk segera turun tangan melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian di Desa Bantai. Warga berharap alokasi anggaran pemeliharaan jalan atau dana darurat infrastruktur dapat segera dicairkan guna merealisasikan proyek perbaikan secepat mungkin sebelum kerusakannya meluas dan menelan korban jiwa.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka sangat membutuhkan kepastian serta langkah nyata dari pemerintah daerah maupun provinsi. Penundaan perbaikan yang terlalu lama dikhawatirkan tidak hanya melumpuhkan kelancaran arus lalu lintas darat di kawasan tersebut, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam merespons cepat aduan infrastruktur dasar yang mendesak. Harapan besar kini dipikul oleh para pemangku kebijakan agar segera merealisasikan perbaikan jalan longsor di Desa Bantai demi terciptanya rasa aman, nyaman, dan lancar bagi seluruh warga yang melintas.
