MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran, Kemendikdasmen Wajib Mencabut
kalbarbagus.com – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun diperintahkan mencabut surat keterangan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.
Putusan itu tertuang dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan advokat Subhan. Salinan putusan diunggah Mahkamah Agung pada Selasa (10/11/2026).
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi pemohon sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta.
MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Salah satu poin utama putusan tersebut adalah menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Selain membatalkan surat tersebut, MA mewajibkan kementerian terkait selaku tergugat untuk mencabutnya.
MA Nilai Dokumen Tidak Membuktikan Kelulusan
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades dinilai tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.
MA juga menyatakan tidak menemukan bukti berupa ijazah, sertifikat, atau dokumen kelulusan dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau SMK di Indonesia.
Menurut majelis hakim, penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain harus didukung dokumen kelulusan yang sesuai.
Ketiadaan ijazah atau sertifikat hasil tamat belajar tersebut dinilai membuat penerbitan keputusan penyetaraan tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal.
Pertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi
MA turut mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru dalam perkara tersebut.
Putusan MK itu dinilai menimbulkan perubahan keadaan hukum yang berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa.
Atas dasar pertimbangan tersebut, MA mengesampingkan sejumlah eksepsi dari pihak tergugat, termasuk mengenai gugatan kedaluwarsa dan gugatan kurang pihak.
Majelis hakim menilai pemeriksaan substansi perkara diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif sekaligus menjaga konsistensi sistem hukum.
Sebelumnya Gugatan Ditolak di Dua Tingkat Pengadilan
Perkara ini bermula dari gugatan Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026 menyatakan gugatan tidak diterima.
Penggugat kemudian mengajukan banding. Namun, PT TUN Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026 menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Subhan selanjutnya mengajukan kasasi pada 24 Agustus 2026. Mahkamah Agung memutus perkara tersebut pada 30 Oktober 2026 dengan mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.
Dengan putusan tersebut, Kemendikdasmen diwajibkan mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana tercantum dalam amar putusan MA.
