Wagub Krisantus Dorong Pemprov Kalbar Gali Potensi Pendapatan Daerah
kalbarbagus.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor agar berbagai sumber pendapatan dapat dikelola secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Barat.
Dorongan itu disampaikan Krisantus saat menerima audiensi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalbar di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Senin (9/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalbar Aloysius, jajaran anggota DPRD, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Ketua DPRD Kalbar Aloysius menyampaikan, optimalisasi PAD menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, Pansus Optimalisasi PAD tengah mengkaji empat aspek utama, yaitu peningkatan penerimaan pajak daerah, pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, peningkatan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, serta evaluasi sektor-sektor yang memiliki potensi pendapatan.
Meski demikian, Aloysius mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
“Peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Krisantus menilai Kalimantan Barat memiliki banyak potensi pendapatan yang belum sepenuhnya digarap secara optimal.
“Potensi Kalbar ini sangat banyak, tetapi belum semuanya kita optimalkan untuk memperoleh PAD. Karena itu, kita harus melihat kembali peluang-peluang yang ada dan bagaimana cara mengelolanya,” ungkapnya.
Ia meminta agar hasil kajian dan rekomendasi Pansus tidak hanya menjadi dokumen administratif. Rekomendasi tersebut harus didasarkan pada fakta di lapangan dan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
“Saya berharap rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan fakta di lapangan dapat menjadi kebijakan yang implementatif dan benar-benar dilaksanakan. Pemprov Kalbar juga berharap hasil rekomendasi Pansus ini dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah,” tegasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Krisantus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan perangkat daerah terkait, TNI, Polri, serta unsur lainnya sesuai kebutuhan.
Ia juga meminta pemerintah daerah menerapkan pendekatan jemput bola dalam menggali potensi pendapatan, termasuk dengan melakukan komunikasi langsung kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat.
“Untuk potensi-potensi yang memiliki peluang besar meningkatkan PAD, kita harus jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan, lihat potensi yang bisa dioptimalkan, dan pastikan kewajiban mereka terhadap daerah berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Melalui sinergi antara Pemprov Kalbar dan DPRD, optimalisasi PAD diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
