Ancam Permukiman dan Lahan Gambut, Pemkab Barito Timur Perpanjang Status Tanggap Darurat Karhutla
TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur resmi memperpanjang masa berlaku penetapan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tegas ini diambil akibat tingginya tingkat kewaspadaan terhadap potensi kebakaran berulang pada ekosistem lahan gambut, berlanjutnya ancaman kabut asap terhadap kesehatan warga, serta prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan bahwa periode musim kemarau masih akan berlangsung hingga penghujung bulan Oktober.
Keputusan krusial mengenai penanganan bencana daerah tersebut disepakati dalam Rapat Evaluasi 14 Hari Perpanjangan Status Tanggap Darurat Karhutla. Pertemuan lintas sektoral yang digelar di Ruang Rapat Bupati Barito Timur tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, serta dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ari Panan P. Lelo. Agenda rapat tersebut dihadiri oleh jajaran camat se-Kabupaten Barito Timur, unsur TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar), hingga perwakilan instansi teknis terkait.
Membuka pembahasan rakor penanganan bencana tersebut, pejabat daerah menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mengawal masa krusial ini. "Status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperpanjang hingga 31 Oktober 2026," ujar Misnohartaku, Sekretaris Daerah Bartim.
Tingginya Ancaman Kebakaran Lahan dan Potensi Berulang di Gambut
Berdasarkan inventarisasi dan rekapitulasi data dari para camat di lokasi terdampak, peristiwa kebakaran vegetasi darat terpantau masih sporadis menyelimuti sejumlah titik wilayah dengan total area yang terbakar cukup luas. Kecamatan Pematang Karau mencatatkan kerusakan lahan terluas yang mencapai kisaran 275 hektare dari total 63 insiden kebakaran. Wilayah terdampak berikutnya secara berurutan yakni Kecamatan Paju Epat yang mengonfirmasi kerusakan lahan seluas 162,2 hektare, Kecamatan Karusen Janang seluas 133,9 hektare, Kecamatan Dusun Timur seluas 70 hektare, serta Kecamatan Awang seluas 18,3 hektare. Di sisi lain, jajaran pemerintah Kecamatan Benua Lima turut mengabarkan kemunculan 18 titik kejadian karhutla.
Di lapangan, tim gabungan penanggulangan karhutla yang terdiri dari petugas pemadam kebakaran, personel TNI-Polri, satgas perusahaan, hingga relawan masyarakat terus mengerahkan berbagai macam upaya penjinakan api. Pemadaman dilakukan baik secara manual, penyemprotan air dengan mesin pompa portabel, hingga pembuatan sekat bakar guna melokalisasi kobaran. Meski demikian, operasi penanggulangan kerap kali terkendala beratnya kondisi medan, keterbatasan pasokan air di lokasi, keterbatasan ketersediaan armada pemadam beserta selang, serta karakteristik spesifik lahan gambut yang sangat mudah terbakar kembali. Bahkan pada beberapa titik lokasi, pergerakan lidah api dilaporkan kian mendekati zona pemukiman penduduk.
Pihak BPBD dan Damkar Kabupaten Barito Timur melaporkan bahwa secara kuantitas frekuensi kejadian kebakaran di lapangan memang sempat memperlihatkan tren penurunan yang cukup signifikan. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan ancaman bahaya secara keseluruhan. Titik panas (hotspot) terpantau masih banyak bersembunyi di dalam lapisan tanah gambut, sementara dampak paparan kabut asap tebal masih terus mengintai kenyamanan warga sekitar.
Menurut proyeksi teranyar BMKG, fenomena iklim kering kemarau dipastikan masih akan melanda wilayah Barito Timur hingga akhir Oktober. Dari total 11 indikator pemantauan teknis yang digunakan sebagai acuan penetapan kebijakan, baru ada satu variabel yang memperlihatkan kurva penurunan, yakni angka insiden kebakaran itu sendiri. Fakta ini makin memperkuat alasan rasional Pemkab Barito Timur untuk memperpanjang status darurat.
Dampak Kesehatan Meningkat dan Krisis Pasokan Air Bersih
Imbas langsung dari maraknya kebakaran hutan dan lahan ini kian dirasakan pada sektor kesehatan dan kebutuhan mendasar warga. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur merilis data statistik terbaru yang mencatat lonjakan penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang kini sudah menembus angka 2.803 kasus.
Menanggapi lonjakan gangguan kesehatan tersebut, Dinkes bekerja sama dengan BPBD terus melakukan intervensi serta pemantauan insidensi kasus ISPA dan diare secara berkelanjutan. Setiap fasilitas puskesmas di wilayah Barito Timur juga telah diinstruksikan untuk menyiagakan ruangan pelayanan khusus yang dilengkapi peralatan bantuan pernapasan guna menangani pasien darurat.
Selain ancaman kesehatan pernapasan, kelangkaan pasokan air bersih akibat kekeringan panjang turut menjadi atensi utama pemerintah daerah. Distribusi bantuan air bersih terus diakselerasi melalui armada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), instansi pemerintah, sektor swasta, dan barisan relawan. Untuk mengoptimalkan penyaluran, PDAM meminta seluruh perangkat kecamatan yang belum terjangkau pasokan agar segera merangkum data kebutuhan riil warga serta menyiagakan tangki penampungan sementara. Wilayah krisis air bersih yang menjadi perhatian utama pengiriman mencakup Kecamatan Paju Epat, Pematang Karau, Awang, Patangkep Tutui, hingga Kecamatan Paku.
Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)
Rangkaian Rapat Evaluasi 14 Hari Perpanjangan Status Tanggap Darurat Karhutla ini juga dimanfaatkan untuk membedah sinergi antarlembaga serta mengukur efektivitas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026. Pemkab Barito Timur berharap alokasi anggaran bencana ini mampu menyokong penyediaan peralatan pemadam, operasional personel satgas lintas sektor, penyediaan bantuan layanan kesehatan, hingga operasional logistik air bersih hingga situasi iklim benar-benar kembali normal.
