Air Baku Pontianak Terdampak Intrusi Air Laut, Pemkot dan DPR RI Cari Solusi
kalbarbagus.com – Pemerintah Kota Pontianak bersama Komisi V DPR RI membahas langkah penanganan persoalan air baku dan peningkatan infrastruktur transportasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kota dinilai penting agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani melalui program yang terarah.
Pembahasan berlangsung dalam pertemuan di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026). Pertemuan itu dihadiri Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie, perwakilan balai kementerian, serta jajaran pemerintah daerah.
Persoalan air baku menjadi salah satu perhatian utama, menyusul terjadinya intrusi air laut yang memengaruhi kualitas sumber air baku Perumda Air Minum saat musim kemarau.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pembahasan mencakup alternatif penanganan untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang. Menurutnya, diperlukan kesepahaman antarpemerintah agar penentuan solusi didasarkan pada kebutuhan dan kondisi di lapangan.
“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” ujarnya usai menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi V Syarif Abdullah di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).
Edi menegaskan, pembahasan tersebut akan dilanjutkan dengan kajian teknis untuk menentukan langkah yang paling efektif dan memungkinkan diterapkan.
“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.
Selain mengatasi intrusi air laut, Pemkot Pontianak juga mendorong peningkatan kapasitas layanan air bersih di wilayah Pontianak Utara. Penguatan layanan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seiring perkembangan kawasan, termasuk mendukung keberadaan Sekolah Rakyat.
“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelasnya.
Infrastruktur Jalan dan Pengurangan Kemacetan Jadi Perhatian
Pertemuan tersebut juga membahas peningkatan kapasitas jalan nasional dan upaya mengurangi kemacetan. Salah satu rencana yang dibicarakan adalah optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.
Menurut Edi, pembenahan jalan perlu disertai peningkatan fasilitas pendukung, seperti trotoar, turap, penerangan jalan, dan sarana bagi pejalan kaki. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya memperlancar arus kendaraan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pengguna jalan lainnya.
“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.
Untuk jangka panjang, Pemkot Pontianak turut mendorong pengembangan jaringan jalan yang dapat mengurangi arus kendaraan berat di pusat kota. Rencana yang dibahas mencakup pembangunan jalan tol atau highway menuju Pelabuhan Kijing dan kawasan pantai utara, serta pembangunan Jembatan Kapuas III.
“InI bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” ujarnya.
Komisi V Dorong Kajian Teknis dan Penentuan Prioritas
Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, penanganan persoalan air tawar di Pontianak membutuhkan kajian menyeluruh. Sejumlah opsi, seperti pembangunan waduk atau perpanjangan jaringan pipa, perlu dianalisis berdasarkan kondisi sumber air dan efektivitas pelaksanaannya.
“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.
Syarif menjelaskan, karakteristik sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang memperoleh pasokan dari kawasan pegunungan. Ketergantungan terhadap curah hujan dan kondisi sungai membuat pasokan air tawar rentan terganggu ketika kemarau berlangsung panjang.
“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota diperlukan untuk memastikan setiap rencana dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Keterlibatan balai kementerian juga menjadi bagian penting dalam pembahasan teknis infrastruktur.
“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.
Syarif berharap pertemuan tersebut menjadi awal bagi penyusunan langkah konkret, mulai dari kajian teknis hingga penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaan, termasuk dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Yang penting sekarang persepsinya sudah sama. Tinggal kita lanjutkan dengan kajian teknis, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaannya,” pungkasnya.
