Rabu, 28 Okt 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Banggar DPR Minta APBN 2027 Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat

✍️ Winda Sari 🕒 06 Oct 2026 👁️ 9x dibaca
Banggar DPR menegaskan setiap rupiah APBN 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan mendorong pemerataan pembangunan.
Banggar DPR menegaskan setiap rupiah APBN 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan mendorong pemerataan pembangunan. Foto: istimewa

kalbarbagus.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan APBN 2027 dengan total belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 280 juta jiwa.

Menurut Said, tingginya realisasi anggaran belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan kementerian dan lembaga. Pemerintah perlu memastikan setiap program yang dibiayai APBN memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Ia mencontohkan keberhasilan anggaran dapat dilihat dari semakin mudahnya masyarakat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatnya pendapatan petani, tepatnya penyaluran subsidi, berkembangnya UMKM, hingga bertambahnya lapangan kerja dari investasi.

Selain itu, penggunaan APBN juga diharapkan mampu membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Dalam APBN 2027, pemerintah bersama DPR menetapkan sejumlah sasaran ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, sementara tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6–6,5 persen.

Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30–4,87 persen dan rasio Gini pada rentang 0,360–0,365. Dari sisi ketenagakerjaan, sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru ditargetkan dapat tercipta.

Said menegaskan pemerataan menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan APBN. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau pusat-pusat ekonomi.

Pembangunan harus turut dirasakan masyarakat di berbagai daerah, mulai dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Madura hingga wilayah perdesaan di Pulau Jawa.

Karena itu, APBN diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Manfaat penggunaan anggaran tersebut, lanjut Said, harus dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, layanan kesehatan, aktivitas pasar, sektor pertanian hingga kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan APBN 2027 tidak hanya dinilai berdasarkan laporan administratif dan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

WS
Winda SariEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update