BI Perluas Digitalisasi Transaksi Pemda Kalbar lewat QRIS Dinamis dan QRIS TAP
KalbarBagus.com-Bank Indonesia (BI) memperluas penerapan transaksi digital di Kalimantan Barat dengan mengembangkan penggunaan QRIS dinamis, QRIS TAP hingga sistem pembayaran pada sektor transportasi sungai. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan aktivitas ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Doni Septadijaya mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah, BI, dan bank yang menjadi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) diperlukan agar berbagai inovasi digital dapat diterapkan secara lebih luas.
"Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan bank RKUD menjadi kunci untuk memperluas dampak dari inovasi digitalisasi transaksi daerah," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Doni Septadijaya di Pontianak, Selasa.
Penerapan QRIS dinamis melalui platform pemerintah daerah saat ini telah berjalan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Implementasi tersebut mencakup E-Ponti di Kota Pontianak, SIGAP di Kota Singkawang, E-Pakatan di Kabupaten Sambas, SAPALA di Kabupaten Landak, serta Si Perjaka di Kabupaten Mempawah. Sistem serupa juga diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Samsat.
Pengembangan elektronifikasi turut dilakukan melalui inovasi Samsat Gokatan (Go Kecamatan). Program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut diarahkan untuk memperluas edukasi sekaligus penerapan transaksi elektronik di 14 kabupaten/kota.
Tidak hanya pada layanan pemerintahan, pemanfaatan pembayaran digital juga merambah sektor ritel. BI Kalbar bersama penyedia jasa pembayaran dan Bank Central Asia meluncurkan Mall SIAP QRIS TAP di Kabupaten Kubu Raya. Program tersebut menjadi implementasi awal QRIS TAP pada sektor ritel modern di Kalimantan Barat.
Digitalisasi pembayaran juga mulai diterapkan pada transportasi sungai. BI Kalbar bersama Bank Kalbar melakukan uji coba QRIS di pangkalan sampan dan penambang speedboat di Kota Pontianak. Sebanyak 30 penambang sampan telah menggunakan QRIS untuk menerima transaksi pembayaran.
Penerapan tersebut menjadi bagian dari upaya digitalisasi transportasi yang tetap memanfaatkan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Kalimantan Barat.
Doni mengatakan perluasan berbagai inovasi pembayaran digital diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi sistem pembayaran di daerah secara berkelanjutan.
Penguatan digitalisasi pemerintah daerah juga dilakukan melalui forum Sinergi Pengawasan dan Percepatan Elektronifikasi Pemerintah Daerah (SI PEDE). Forum ini melibatkan berbagai lembaga, di antaranya BI, OJK, BPK, BPKP, DJPb, Bapenda, BKAD, dan Bank Kalbar.
Salah satu fokus forum tersebut adalah memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah. Percepatan penggunaan QRIS dinamis untuk pembayaran pajak daerah juga menjadi bagian dari agenda, termasuk upaya mengintegrasikan transaksi tersebut dengan sistem keuangan pemerintah daerah.
Secara nasional, perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menunjukkan tingkat digitalisasi yang semakin luas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan hingga semester I 2026 terdapat 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9 persen yang telah masuk kategori digital dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
"Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing," kata ujar Ricky, belum lama ini.
Menurut Ricky, BI bersama 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi digital. Pengembangan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah transaksi digital, tetapi juga menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan peluang yang muncul dari pertumbuhan ekonomi digital.
