Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, PHK dan Daya Beli Jadi Tantangan Ekonomi
kalbarbagus.com – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, tantangan ekonomi masih menjadi perhatian. Tekanan pasar keuangan, puluhan ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta persoalan keterjangkauan harga pangan menjadi sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Evaluasi ekonomi selama dua tahun pemerintahan tidak cukup hanya melihat pertumbuhan dan pergerakan pasar keuangan. Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperoleh pekerjaan, serta mempertahankan daya beli juga menjadi indikator penting untuk menilai dampak kebijakan pemerintah.
Pasar Saham dan Rupiah Menghadapi Tekanan
Tekanan di sektor keuangan terlihat pada perdagangan Jumat (16/10/2026), ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilaporkan mengalami penurunan tajam hingga perdagangan sempat dihentikan sementara.
Situasi tersebut terjadi setelah penyedia indeks global MSCI menyoroti persoalan transparansi dan aksesibilitas pasar modal Indonesia. Perhatian terhadap isu tersebut memunculkan kekhawatiran investor mengenai prospek pasar saham nasional dan potensi perubahan arus modal.
Pada periode yang sama, nilai tukar rupiah dilaporkan sempat menyentuh Rp18.070 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah dan IHSG menjadi perhatian karena dapat memengaruhi sentimen investor serta kondisi perekonomian.
Meski demikian, pergerakan pasar saham dan nilai tukar dalam jangka pendek bukan satu-satunya ukuran kinerja ekonomi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, konsumsi rumah tangga, serta perkembangan pendapatan masyarakat juga perlu diperhitungkan.
Sebanyak 63.789 Pekerja Terdampak PHK
Persoalan ketenagakerjaan menjadi tantangan lain selama periode pemerintahan tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 63.789 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga September 2026.
Jawa Barat mencatat jumlah pekerja terdampak terbanyak, yakni 13.044 orang. Berikutnya, Banten dengan 7.733 orang, Jawa Timur 6.154 orang, Jawa Tengah 5.585 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 4.587 orang.
Angka tersebut menunjukkan pentingnya penciptaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja dalam agenda pembangunan ekonomi. Pemerintah tidak hanya menghadapi kebutuhan untuk membuka kesempatan kerja baru, tetapi juga memastikan pekerjaan yang tersedia memberikan penghasilan yang memadai dan memiliki keberlanjutan.
Dampak PHK juga dapat meluas ke konsumsi rumah tangga. Ketika pendapatan pekerja berkurang atau hilang, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok dan membiayai kebutuhan lainnya dapat ikut tertekan.
Karena itu, upaya memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperkuat perlindungan pekerja menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
Harga Pangan dan Daya Beli Masyarakat
Selain pekerjaan dan pasar keuangan, keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta menyoroti bahwa penguatan cadangan pangan dan penyerapan produksi dalam negeri belum otomatis menjamin harga bahan pokok terjangkau di tingkat konsumen.
Dalam laporan Bisnis.com pada Senin (19/10/2026), Ketua DPW Ikappi DKI Jakarta, Miftahudin, menilai kebijakan pangan perlu memperhatikan kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta keberlangsungan usaha pedagang pasar rakyat.
Menurut Ikappi, ketersediaan stok perlu disertai distribusi yang merata agar masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga wajar. Kebijakan juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan konsumen yang membutuhkan pangan terjangkau.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup dinilai dari jumlah produksi atau cadangan pemerintah. Harga yang dibayar masyarakat di pasar juga menjadi indikator penting untuk mengukur dampaknya terhadap daya beli.
Kepuasan Publik dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi
Di tengah berbagai tantangan tersebut, survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 65,4 persen.
Sebanyak 32,5 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen lainnya tidak menjawab atau belum menentukan sikap.
Survei dilakukan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 38 provinsi. PPI menyebut tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 2,83 persen.
Angka kepuasan tersebut menggambarkan penilaian responden terhadap pemerintahan selama periode survei. Namun, hasilnya tidak secara khusus menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kebijakan ekonomi. Untuk menilai kinerja ekonomi secara lebih terukur, diperlukan data mengenai pendapatan, inflasi, kesempatan kerja, investasi, dan konsumsi masyarakat.
Memasuki Tahun Ketiga, Ekonomi Masyarakat Jadi Perhatian
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas pasar, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
Pemerintah perlu memperhatikan penciptaan lapangan kerja, perlindungan pekerja, keterjangkauan harga pangan, serta penguatan daya beli rumah tangga. Kebijakan ekonomi juga perlu menjaga iklim usaha agar kegiatan produksi dan investasi dapat mendukung pertumbuhan kesempatan kerja.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan. Keberhasilan ekonomi tidak hanya tercermin dari indikator makro, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
