Kubu Raya Targetkan PAD Rp325 Miliar pada 2027, Naik Rp39 Miliar
kalbarbagus.com – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp325 miliar pada 2027. Target tersebut meningkat Rp39 miliar dibandingkan target 2026 yang sebesar Rp286 miliar.
Peningkatan target itu dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Pemerintah daerah berupaya memperkuat penerimaan pajak dan retribusi sekaligus mengefisienkan belanja agar pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, mengatakan peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027.
Hal tersebut disampaikannya seusai membacakan jawaban Bupati Kubu Raya dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kubu Raya, Rabu (21/10/2026).
Salah satu langkah yang disiapkan ialah mengintensifkan dan memperluas penerimaan pajak serta retribusi daerah. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pembenahan basis data objek pajak dan pemanfaatan teknologi informasi.
Pemkab Kubu Raya juga berencana mengevaluasi penetapan nilai tanah yang menjadi salah satu acuan penerimaan daerah. Penilaian akan mempertimbangkan lokasi, perkembangan harga pasar, serta ketentuan yang berlaku.
Sukiryanto mencontohkan, masih terdapat tanah di kawasan strategis seperti Kota Baru Ujung yang ditaksir bernilai sekitar Rp20 ribu per meter persegi. Menurutnya, nilai tersebut perlu ditinjau kembali agar lebih mencerminkan kondisi pasar berdasarkan data dan aturan yang berlaku.
“Kita berharap penaksiran tanah, ring satu, ring dua, dan ring tiga ini dibenahi. Harga yang ditetapkan perlu mendekati harga pasar sesuai ketentuan dan data yang menjadi acuan,” ujar Sukiryanto.
Pemkab Kubu Raya Perkuat Penerimaan dan Efisiensi Anggaran
Selain mengoptimalkan PAD, pemerintah daerah akan berupaya memperkuat penerimaan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Strategi tersebut mencakup pemutakhiran serta sinkronisasi data, pemenuhan dokumen, ketepatan pelaporan, dan peningkatan kualitas usulan program yang selaras dengan prioritas nasional.
Koordinasi dengan instansi perpajakan dan kementerian teknis juga akan diperkuat untuk memastikan pengelolaan sumber pendapatan berjalan sesuai ketentuan.
Sukiryanto menjelaskan, penurunan pendapatan transfer akibat kebijakan alokasi anggaran pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan RAPBD 2027.
Untuk mengantisipasinya, Pemkab Kubu Raya akan memprioritaskan belanja bagi program pembangunan yang mendesak dan pelayanan dasar masyarakat. Efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Dalam pembahasan RAPBD, pemerintah daerah turut memberikan penjelasan mengenai rencana belanja pegawai, pemerataan pembangunan di luar kawasan perkotaan, pengelolaan bantuan pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta rencana pembangunan gedung kantor DPRD Kubu Raya.
DPRD Minta Peningkatan PAD Diikuti Perbaikan Pelayanan
Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin, membenarkan bahwa target PAD pada 2027 direncanakan sebesar Rp325 miliar, naik dari Rp286 miliar pada tahun sebelumnya.
Ia berharap kenaikan target tersebut didukung peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama instansi yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak dan retribusi.
Menurut Jainal, upaya meningkatkan penerimaan daerah harus berjalan seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan pendapatan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ketika ada item yang secara regulasi mengalami kenaikan, tentu harus berdampak positif terhadap pelayanan publik. Kita berharap pelayanan di Kabupaten Kubu Raya semakin baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” kata Jainal.
Peningkatan PAD sebesar Rp39 miliar pada 2027 menjadi tantangan bagi Pemkab Kubu Raya untuk memperkuat pengelolaan pendapatan daerah, menjaga efisiensi belanja, dan memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas.
