Malaysia Sebut Mayoritas Karhutla Bukan dari Konsesi Sawit, Satu Perkebunan di Kalimantan Terdampak
kalbarbagus.com - Pemerintah Malaysia menyatakan sebagian besar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang memicu kabut asap tidak terjadi di area konsesi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan Malaysia. Klaim tersebut disampaikan setelah pemerintah Malaysia melakukan pemeriksaan ulang terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
Juru bicara pemerintah Malaysia yang juga Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil, menyampaikan hasil pemeriksaan itu setelah isu kabut asap dibahas dalam rapat kabinet di Putrajaya, Jumat.
Menurut Fahmi, Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia, Noraini Ahmad, telah melaporkan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan Malaysia yang memiliki konsesi perkebunan sawit di Indonesia.
“Kabinet membahas isu kabut asap yang berdampak pada rakyat Malaysia. Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Noraini Ahmad telah menginformasikan pemeriksaan kembali perusahaan-perusahaan Malaysia yang mempunyai konsesi sawit, dan menunjukkan bahwa kebanyakan dari apa yang telah disaksikan, aktivitas pembakaran itu terjadi di luar konsesi sawit milik perusahaan Malaysia,” kata Fahmi.
Meski demikian, pemerintah Malaysia belum memaparkan secara terperinci daftar perusahaan yang diperiksa, lokasi titik kebakaran, maupun data yang menjadi dasar kesimpulan tersebut. Karena itu, pernyataan tersebut masih perlu dibandingkan dengan data titik panas, peta konsesi, serta hasil pemeriksaan otoritas terkait di Indonesia.
Lahan Genting Plantations Terbakar Lima Hektare
Fahmi mengakui terdapat lahan milik perusahaan Malaysia di Kalimantan yang terdampak kebakaran, yakni Genting Plantations. Ia menyebut api berasal dari luar area perkebunan sebelum merambat ke lahan perusahaan tersebut.
“Namun, apinya telah dipadamkan dan ukuran ladang itu adalah 5 hektare. Api tidak terjadi dari dalam, tetapi merambat dari luar,” ujarnya.
Keterangan itu mengindikasikan adanya lahan perkebunan perusahaan Malaysia yang terdampak karhutla. Namun, penjelasan mengenai asal api tersebut merupakan pernyataan pemerintah Malaysia dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan penyelidikan independen.
Penentuan penyebab kebakaran memerlukan pemeriksaan lapangan, penelusuran kronologi kejadian, serta pencocokan lokasi kebakaran dengan peta konsesi. Informasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan apakah terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa kebakaran.
Fahmi mengatakan pemerintah Malaysia akan terus menjalin komunikasi dan dialog dengan perusahaan-perusahaan sawit Malaysia yang beroperasi di Indonesia.
Malaysia Evaluasi Tawaran Bantuan Karhutla
Di tengah dampak kabut asap lintas batas, Malaysia juga masih membahas tawaran bantuan untuk mendukung penanganan karhutla di Indonesia.
Fahmi menyebut meluasnya kebakaran membuat bentuk bantuan dan aset yang sebelumnya ditawarkan perlu dievaluasi kembali agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Masalahnya, kebakaran telah meluas cukup jauh, sehingga bentuk bantuan dan aset apa pun yang telah kita tawarkan sejak sekitar sebulan lalu mungkin perlu dievaluasi kembali guna memastikan bantuan tersebut mencapai tujuannya,” kata Fahmi.
Ia menambahkan, saat itu belum ada rincian pasti mengenai aset yang akan dikirimkan. Pembahasan mengenai bentuk bantuan dan tindak lanjutnya masih berlangsung.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan menggelar rapat kabinet khusus untuk membahas persoalan kabut asap pada Senin pekan berikutnya. Hasil pembahasan tersebut akan disampaikan setelah rapat berlangsung.
Perlu Verifikasi Data di Kalimantan Barat
Perkembangan ini menjadi perhatian bagi Kalimantan Barat (Kalbar), yang turut menghadapi dampak karhutla dan kabut asap terhadap kesehatan masyarakat serta aktivitas transportasi.
Namun, keterangan Fahmi belum merinci lokasi lahan Genting Plantations yang terbakar maupun memastikan keterkaitannya dengan titik api di wilayah Kalbar. Informasi mengenai kebakaran di Kalimantan tersebut karena itu perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan data lokasi yang terverifikasi.
Pencocokan data titik panas dengan peta konsesi, pemeriksaan langsung di lapangan, serta hasil penyelidikan otoritas Indonesia diperlukan untuk memperjelas asal kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Di tengah persoalan kabut asap lintas batas, keterbukaan informasi dari pemerintah dan perusahaan terkait menjadi penting agar penanganan karhutla bertumpu pada bukti yang dapat diperiksa, bukan hanya pernyataan masing-masing pihak.
