Pemprov Kalbar Cari Solusi BBM Langka dan Pemadaman Listrik, Pertamina Tambah 27 Mobil Tangki
kalbarbagus.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan PT PLN untuk mengatasi kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta pemadaman listrik bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, pemerintah daerah bersama perusahaan sektor energi tengah mencari solusi agar pasokan BBM lebih mudah dijangkau masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi di ruang kerja Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2026). Pertemuan dihadiri perwakilan Pertamina, PLN, PT AKR, Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Ria Norsan menegaskan, keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh BBM bersubsidi, termasuk yang disampaikan nelayan di kawasan pesisir, menjadi perhatian pemerintah.
“Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari BBM bersubsidi,” kata Ria Norsan.
Ia meminta seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan pengawasan serta mempercepat penanganan kendala distribusi di lapangan.
Pertamina Tambah 27 Mobil Tangki
Distribusi BBM ke sejumlah wilayah pedalaman Kalbar, seperti Sintang, Putussibau, Melawi, dan Landak, masih menghadapi tantangan geografis dan transportasi.
Salah satu kendala terjadi pada pengiriman BBM melalui jalur sungai menuju depot di Sintang. Surutnya permukaan Sungai Kapuas menghambat pengangkutan pasokan menggunakan kapal.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina mengoptimalkan pasokan dari Terminal BBM Pontianak serta memperkuat pengiriman melalui jalur darat dengan menambah sekitar 27 unit mobil tangki.
Pertamina juga menyiapkan area istirahat bagi awak mobil tangki guna mendukung perjalanan panjang menuju wilayah distribusi.
Penambahan armada ini diharapkan membantu menjaga ketersediaan BBM dan memperlancar penyaluran ke daerah yang mengalami kendala pasokan.
Pemeliharaan PLTU Ketapang Picu Pengaturan Beban Listrik
Selain persoalan BBM, rapat tersebut membahas pemadaman listrik bergilir yang berkaitan dengan pemeliharaan besar atau major overhaul pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Ketapang.
General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat, Maria Goreti, menjelaskan bahwa proses pemeliharaan diperkirakan berlangsung sekitar 54 hari. Selama periode tersebut, kemampuan pasokan daya dalam sistem kelistrikan mengalami keterbatasan sehingga diperlukan pengaturan beban.
PLN berupaya mengurangi dampak gangguan dengan menjadwalkan pemadaman pada malam hari. Durasi pemadaman di setiap lokasi terdampak ditargetkan maksimal dua jam.
“Untuk pemeliharaan di PLTU Ketapang sendiri, karena ini memasuki masa major overhaul, berlangsung selama 54 hari. Defisit daya mampu yang terjadi hanya pada malam hari, dan kami upayakan setiap lokasi yang terdampak padam, maksimal dua jam sudah bisa normal kembali,” ujar Maria.
Pemprov Dorong Solusi Cepat
Pemprov Kalbar meminta Pertamina dan PLN terus mempercepat penanganan sesuai kewenangan masing-masing. Penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat juga dinilai penting agar warga mengetahui perkembangan penanganan kendala energi.
Koordinasi lintas instansi tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi BBM hingga wilayah pedalaman dan pesisir, menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat, serta meminimalkan dampak pemadaman listrik terhadap kegiatan sosial dan ekonomi di Kalimantan Barat.
