QRIS Dinamis Mulai Dipakai untuk Pajak Daerah di Sejumlah Wilayah Kalbar
kalbarbagus.com-Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui forum Sinergi Pengawasan dan Percepatan Elektronifikasi Pemerintah Daerah (SI PEDE), yang menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat penerapan transaksi digital di seluruh wilayah Kalbar.
Kepala Perwakilan BI Kalbar Doni Septajaya mengatakan, penerapan teknologi pembayaran digital mulai menunjukkan hasil, salah satunya melalui perluasan penggunaan QRIS dinamis untuk pembayaran pajak daerah.
Sistem tersebut secara bertahap diintegrasikan dengan platform Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dimiliki pemerintah kabupaten dan kota.
“Inovasi tersebut berdampak pada efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan, sekaligus memudahkan akses layanan publik bagi masyarakat,” ujar Doni, Selasa (29/9/2026).
Sejumlah Daerah Mulai Terapkan QRIS Dinamis
Implementasi QRIS dinamis berbasis platform daerah telah berjalan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Di Kota Pontianak, layanan tersebut diterapkan melalui E-Ponti, sedangkan Pemerintah Kota Singkawang menggunakan platform SIGAP.
Kabupaten Sambas mengembangkan sistem E-Pakatan, sementara Kabupaten Landak menerapkan program SAPALA. Adapun Kabupaten Mempawah memperluas layanan digital melalui aplikasi Si Perjaka.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga mengembangkan layanan Samsat Gokatan (Go Kecamatan). Inovasi tersebut ditujukan untuk memperluas edukasi sekaligus mendorong penerapan transaksi nontunai di 14 kabupaten/kota.
“Sinergi antara pemda, Bank Indonesia, dan Bank Kalbar selaku pemegang RKUD menjadi kunci memperluas dampak inovasi ini,” terangnya.
QRIS Menyasar Transportasi Air
Digitalisasi pembayaran juga mulai diarahkan ke sektor transportasi masyarakat.
BI Kalbar bersama Bank Kalbar menginisiasi proyek percontohan atau piloting QRIS untuk transportasi air berbasis kearifan lokal.
Program tersebut menyasar 30 penambang sampan dan speedboat di Kota Pontianak. Melalui program ini, para pelaku transportasi air tersebut didorong untuk mulai menggunakan sistem pembayaran nontunai.
“Ke depan, perluasan adopsi teknologi ini diharapkan mampu memperkuat inklusi dan efisiensi ekosistem pembayaran digital secara berkelanjutan,” pungkasnya.
