WALHI Soroti Ketapang Jadi Wilayah Kasus ISPA Tertinggi di Tengah Karhutla Kalbar

KALIMANTAN BARAT – WALHI Kalimantan Barat mencatat 165.727 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026. Dari sejumlah wilayah yang dicatat, Ketapang disebut memiliki kasus ISPA tertinggi.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan Kubu Raya dan Mempawah berada setelah Ketapang dalam jumlah kasus yang disampaikan WALHI.

“Kalau yang paling tinggi itu Ketapang, kemudian Kubu Raya, lalu Mempawah. Jadi memang ada korelasi antara wilayah-wilayah yang terdampak karhutla dengan peningkatan ISPU dan ISPA,” kata Sri.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri dalam pertemuan daring bersama WALHI Nasional dan WALHI dari sejumlah wilayah terdampak karhutla di Kalimantan, Sumatra, dan Papua pada Selasa (15/9/2026).

Angka ISPA Hanya Kasus yang Tercatat

WALHI menegaskan 165.727 kasus tersebut baru berasal dari pencatatan layanan kesehatan. Masyarakat yang tidak mengakses layanan kesehatan tidak masuk dalam angka tersebut.

“Ini yang tercatat ya, apalagi yang tidak tercatat. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses kesehatan, mereka tidak tercatat,” ujarnya.

WALHI juga menyoroti belum adanya pengelompokan data ISPA berdasarkan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Puskesmas Siaga 24 Jam Disoroti

Dalam penanganan kesehatan selama karhutla, pemerintah telah menginstruksikan puskesmas siaga 24 jam dan membuka posko kesehatan.

Namun, pemantauan WALHI masih menemukan puskesmas yang tidak beroperasi sesuai anjuran, terutama pada akhir pekan.

“Nah, ketika kita lihat data-data di website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, ternyata di akhir pekan jumlahnya menurun karena ternyata mereka tidak melakukan pelayanan. Padahal sudah disebutkan bahwa mereka akan buka 24 jam,” ungkapnya.

Akses Informasi ISPU Masih Menjadi Sorotan

WALHI juga menyoroti akses masyarakat terhadap informasi kualitas udara. Menurut Sri, masyarakat berpenghasilan rendah belum tentu dapat mengakses informasi ISPU karena membutuhkan perangkat dan koneksi internet.

WALHI mendorong sistem peringatan dini ketika kualitas udara mencapai kategori berbahaya.

“Dengan ISPU yang tinggi, dengan kategori yang sangat berbahaya, harus ada imbauan, misalnya alarm atau apa pun itu, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa dengan ISPU segini masyarakat harus mengurangi kegiatannya di luar. Itu mungkin belum dilakukan,” kata Sri.

WALHI menegaskan penanganan karhutla juga perlu memperhatikan layanan kesehatan, pendataan dampak, serta akses informasi kualitas udara.